Tiga BUMN Teken Kerja Sama dengan Jamdatun


Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), dan PT TASPEN (Persero) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung serta Kejaksaan Tinggi Lampung dengan PT PGN (Persero) Tbk untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Jamdatun dilakukan oleh masing-masing direktur utama BUMN yakni Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Jobi Triananda Hasjim, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) B Didik Prasetyo, dan Direktur Utama PT TASPEN (Persero) Iqbal Latanro.

Loeke mengatakan, kehadiran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan sebagai lembaga yang dapat memberikan kajian dari aspek hukum kepada Pemerintah/Negara, BUMN dan anak perusahaannya sangatlah tepat karena sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berupa pertimbangan hukum sebagai bentuk pencegahan.

"Kewenangan hukum yang dimiliki Bidang Datun mencakup pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit) dengan harapan dapat memperkecil celah pelanggaran hukum dan meningkatkan kepatuhan," kata Loeke dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 5 April 2018.

Selain pertimbangan hukum, Bidang Datun Kejaksaan Agung diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum kepada masyarakat. Semua tugas serta fungsi tersebut dilakukan dengan sepenuh hati untuk menjawab tantangan zaman guna mewujudkan penegakan hukum yang ekonomis, efektif, dan efisien, baik di pusat maupun di daerah.

"PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sangat mengapresiasi kesepakatan bersama dengan Jamdatun ini. Kami sangat menyambut baik MoU ini sehingga dalam menjalankan bisnis korporasi, kami tidak merasa was-was karena selalu dikawal oleh Kejaksaan," kata Jobi.

Jobi menambahkan, kerja sama ini juga memudahkan PGN untuk berkonsultasi mengenai hukum bisnis setiap waktu. Sehingga dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan, bisa sejalan dengan tata kelola yang baik. Secara khusus, hal ini juga dapat melindungi pekerja kami dari kegiatan-kegiatan bisnis yang berisiko terhadap kasus hukum di kemudian hari.

Sementara itu, Iqbal mengatakan, kesepakatan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada Taspen saja, melainkan anak perusahaan yang juga akan mendapatkan bantuan hukum perdata dan tata usaha negara. Kerjasama ini disepakati juga untuk menjadi wadah berbagi pengetahuan dari Jamdatun kepada badan usaha dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, workshop, penyuluhan, dan seminar.

"Seperti diketahui, TASPEN memiliki anak perusahaan, di antaranya Taspen Life dan Taspen Properti Indonesia yang kerap bersinggungan dengan pihak ketiga dan publik. Kami berharap penandatanganan kesepakatan bersama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak ke depannya," pungkasnya.
sumber: metrotvnews