KPU: Bedakan Cuti Presiden dan Kepala Daerah


Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikeras tak merestui Presiden Joko Widodo mengambil cuti. Menurut Komisioner KPU Wahyu Setiawan, cuti Presiden berbeda dengan cuti kepala daerah.

"Kita jangan berpikir dengan logika cuti Presiden seperti cuti pilkada. Ini sangat berbeda," kata Wahyu di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu, 4 April 2018.

Wahyu menjelaskan Presiden memiliki tanggung jawab besar memastikan tugas kenegaraan tetap berlangsung. Terlebih, kekuasaan tertinggi sebagai Kepala Negara tak boleh dialihkan.

Tak hanya itu, Wahyu menyebut perbedaan antara kepala daerah dan Presiden terletak pada fasilitas keamanan. Hal itu akan melekat pada Presiden sekalipun pemimpin negara cuti.

"Fasilitas yang melekat itu fasilitas keamanan. Itu tetap. Itu menjadi hak presiden. Fasilitas keamanan sesuai dengan standar-standar keamanan," kata Wahyu.

Pun demikian, ia tak bersedia berkomentar lebih rinci tentang fasilitas keamanan yang dimaksud. Menurutnya, KPU tak berwenang membeberkan klasifikasi fasilitas keamanan Presiden.

"Misalnya kemarin Pak Mangindaan bertanya, bagaimana kalau kendaraan lapis baja? Lah kalo itu standar keamanan ya enggak apa-apa. Tetapi kalo itu bukan dari standar keamanan tentu saja itu fasilitas negara yang tidak diperbolehkan untuk kampanye presiden," tandas Wahyu.
sumber: metrotvnews